PERANAN KAUM INTELEKTUAL DI ZAMAN PERALIHAN

    Oleh:

Abdul Rohman

    Amma Ba’du, dimulai dari 1 Oktober 1965, dimana GESTAPU yang didalangi oleh PKI berhasil digagalkan oleh mayor jendral Soeharto. Sejalan dengan arus yang berkembang di masyarakat, mahasiswa juga ikut serta dalam pembersihan perguruan tinggi dari unsur-unsur PKI. Tapi sangat disayangkan, usaha-usaha pembersihan tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan karena mentri-mentri yang terlibat banyak yang menyabotase usaha-usaha rakyat/ABRI, salah satunya dalam bidang moneter. Dengan begitu masyarakat akan panik karena harga-harga naik dan tidak lagi fokus pada pada pembersihan unsur-unsur PKI.

   Melihat kenyataan seperti itu, maka pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa berdemonstrasi didepan sekertariatan negara untuk memprotes kenaikan harga, dan meminta agar peraturan yang telah ditetapkan ditinjau kembali karena sangat menyengsarakan rakyat. Pada 12 Januari, para mahasiswa berjalan kaki ke gedung DPR GR untuk menyampaikan aspirasi pada wakil-wakil rakyat. 13 Januari, mahasiswa bersepeda ke Jaksa Agung untuk memprotes tuduhan jaksa Sulaiaman S.H, bahwa aksi demonstrasi adalah liar. Tanggal 14 Januari, mahasiswa kembali bersepeda mendatangi mentri minyak dan gas, Mayor Jendral Ibnu Sutowo, meminta agar harga bensin diturunkan. Kemudian lanjut ke Bank Indonesia untuk memprotes Jusuf Muda Dalam, yang telah mengarsitekturi kenaikan harga. 15 januari, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dan diundang juga wakil-wakil mahasiswa. Dalam sidang tersebut perwakilan mahasiswa KAMI mengajukan tiga tuntutan tegas, yaitu; (a) Pembubaran PKI sekarang juga, (b) ritul kabinet Dwikora dari mentri-mentri goblok dan Gestapu, dan (c) cabut peraturan yang menyengsarakan rakyat.

Tentang Idealisme

    Pada tanggal 25 oktober 1965 terbentuklah kesatuan aksi mahasiswa indonesia (KAMI), sebagai solusi dari kemelut perpolitikan indonesia dan mahasiswa. Berdiri atas dasar moral force, karena ingin membersihkan unsur-unsur PKI dan rezim Nasakom Soekarno. Akan tetapi selain dari pada moral force KAMI berdiri atas dasar kompromi praktis, HMI yang memiliki masa yang besar tidak diikut sertakan dalam presedium karena pertimbangan politik. KAMI berdiri diatas dua dasar ini (kekuatan moral dan kekuatan politik), dan dua dasar itu juga yang menjadi sumber kehancuran KAMI.

    Dasar aksi-aksi yang dilakukan KAMI adalah moral force, yaitu pertimbangannya adalah salah dan benar. Dalam aksi 10 januari 1966, pertimbangannya bahwa kenaikan harga adalah ketidakadilan dan itu kesalahan. Radio Ampera, yang hadir untuk mempercundangi pers dan media masa yang masih memperhitungkan kekuatan politik, melakukan siaran dengan kejujuran dan menyerang soekarno secara lantang, dan  juga aksi mogok kuliah. Aksi-aksi seperti itu tidak disambut gembira oleh pimpinan-pimpinan KAMI yang beraruskan politic force, dan dari sinilah perpecahan.

   Kediktatoran rezim Soekarno semakin menjadi-menjadi, masyarakat menjadi semakin muak, tapi mereka hanya bisa diam ditindas tirani kekuasaan. Mahasiswa kembali tampil digarda terdepan menyuarakan perlawanan, banyak mahasiswa kehilangan nyawa dan disiksa dipenjara, namun pada akhirnya berkat bantuan dari kalangan sipil dan militer rezim Soekarno pun lengser. Pada tanggal 12 Maret 1966, tonggak kepemimpinan diserah jabatkan pada mayor jendral Soeharto.

Masih Tentang Idealisme

    Barisan moral force mengibarat perjuangan mahasiswa itu seperti coboi yang datang kesebuah kota dari horizon yang jauh, karena terdapat banyak bandit yang bertindak semena-mena terhadap warga, lalu menantang seluruh bandit dan menang. Tapi ketika warga mau berterima kasih, coboi telah pergi ke horizon yang jauh. Ia tidak ingin pangkat dan sanjungan, akan kembali hadir bila bandit-bandit beraksi kembali. Barisan politic force menyangkal, bahwa setelah coboi berhasil mengalahkan bandit ia tidak boleh pergi meninggalkan kota, karena anak buah si bandit akan bangkit dengan dendam terkesumat dan kesewenag-wenangan terhadap warga akan semakin menjadi-jadi. Sang bandit justru menanti kehadiran sang coboi.

    Memang diakui dalam tumbangnya rezim Soekarno, mahasiswa memiliki peranan yang sangat besar. Sehingga mahasiswa saat itu menjadi disegani, baik oleh sipil ataupun kalangan militer. Sebagian dari mahasiswa melihat bahwa besarnya pengaruh politik mahasiswa tidak boleh disia-siakan, harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Golongan tersebut menyatakan “Kita harus meninggalkan sekolah dan membangun indonesia, dengan dinamisme dan keberanian yang ada”. Coboi tidak boleh kembali pada horizon yang jauh.

    Bagian mahasiswa yang lain tidak sepakat, karena pada hakekatnya tugas mahasiswa adalah belajar. bila ada yang ingin aktif sebagai pembina masyarakat, maka ia aktif sebagai individu dan bukan sebagai mahasiswa. Bagian mahasiswa ini menyaksikan jika mahasiswa dapat menyumbangkan tenaganya dalam perpolitikan, karena bisa jadi mereka ditipu oleh para politikus yang lebih handal. Golongan ini menyatakan “bergabunglah dengan partai politik, bila mau bergabung. Tapi jangan catut nama mahasiswa”, setalah keadaan normal golongan ini kembali ke universitas. Coboi kembali ke horizon yang jauh.

Hilangnya Kemegahan

    Pada akhir 1966, pemerintahan mengadakan pembaharuan parlemen, anggota yang pro-komunis dan pro Soekarno diganti, dan mahasiswa ditawari untuk ikut duduk diparlemen baru. Golongan pertama jelas setuju, mereka percaya bahwa segala cara harus ditempuh untuk memperbaiki masyarakat. Golongan kedua juga jelas menolak, dan mengatakan “kita akan kehilangan hak moral jika kita bergabung dengan bandit-bandit diparlemen”. 13 pimpinan mahasiswa indonesia diangkat menjadi anggota parlemen, dan golongan kedua dengan muak menahan amarah melihat teman-temannya memasuki gedung parlementer.

    Isu berkembang, mobil mewah dengan harga murah, tiket kereta api dan pesawat gratis, safari keluar negri menjadi momok bagi mahwasiswa yang tergabung didalam parlemen. Kaum vested interest berhasil menjebak mereka dengan barang-barang mewah, dan akhirnya beberapa nama terlibat dalam kasus memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Tiga tahun berlalu tidak banyak yang hasilkan oleh mereka yang tergabung, tapi setidaknya mahasiswa indonesia telah menyumbangkan tradisi politik yang sangat penting, dan lebih baik dari sebelumnya. Kaum vested interest juga menang, karena berhasik menundukkan tokoh-tokoh mahasiswa dengan bangku parlemen dan segala kemegahannya.

Peranan Intelektual

  1959, tahun permulaan dari demokrasi terpimpin. Keadaan yang semakin memburuk, memunculkan pertanyaan bagi para pemikir-pemikir bangsa “Bagaimana sikap mereka menghadapi keadaan yang semakin memburuk?”.  Mukhtar Lubis (seorang jurnalis dan penulis) berpendapat, bahwa rezim yang ada pada waktu itu tidak dapat diharapkan lagi. Cara untuk memperbaiki adalah dengan terus-menerus memperlihatkan kesalahan-kesalahan Soekarno dan melalui pendapat masa menekan perubahan-perubahan pemerintahan. Ia konsekuen dan siap dipenjara sembilan tahun. Tapi ada yang berpendapat lain, bahwa jika ‘kita’ meninggalkan pemerintahan secara totalitas, maka Soekarno, komunis dan kaum penjilat akan merajalela sedangkan kedaan tidak membaik. Mereka yang berada dalam pemerintahan, sebagiannya gagal terbawa arus yang hendak dijinakkan. Dan beberapa cukup dikatakan berhasil, walau dengan lenggak-lenggok ala rezim. 

   Ditahun yang sama terjalin hubungan kerjasama antara AD dengan universitas, hal itu didasari oleh kesadaran Soewarto (Perwira pembina SESKOAD) bahwa perwira-perwira AD harus mendalami tetang kemasyarakatan, ia juga menyadari bahwa fungsi tentara kedepannya bukan hanya sebagai alat pertahanan belaka. Oleh karena itu penting rasanya untuk berkerja sama dengan universitas untuk ikut mengajar di SESKOAD. Pihak universitas juga menyambut kerjasama ini dengan baik, karena sifat simpati AD sangat berbeda dengan pemerintah saat itu. Soekarno dengan megalomanianya sangat tidak menghargai pemikir-pemikir yang ada di universitas. Ia memaki-memaki dosen-dosen yang berani memberikan pandangan berbeda terkait revolusi atau cita-cita politik sosialnya. Perlahan tapi pasti koalisi universitas dengan para perwira tinggi AD, memainkan perannya dalam menumbangkan rezim Soekarno. 12 Maret 1966, sudah menjadi siratan takdir sang proklamator harus turun dan kepemimpinan negara jatuh ketangan AD.

    Rezim baru naik dengan keadaan ekonomi yang sangat carut marut, terjadi inflasi dan hutang yang sangat banyak membuat para perwira AD waktu itu berpikir bahwa mereka tidak mungkin mampu mengatasi permasalahan ini. Soalnya mereka tidak mengerti tentang teknis-teknis ekonomi, dan andai mereka meminta bantuan keluar negri tidak mungkin ada dibantu, karena sakit yang dialami pasien tidak ditangani oleh dokter yang tepat. Maka pemerintah kembali meminta kaum intelektual, terkhusus sarjana-sarjana ekonomi untuk ikut membantu dalam membereskan masalah yang melanda negri. 1968 kekuatan peranan intelektual dipemerintahan semakin berkembang bahkan bisa dikatakan kokoh, dengan diangkatnya Prof. Dr Sumantri Brojonegoro (Rektor UI) sebagai mentri pertambangan, Prof. Dr Tojib Hadiwidjaja (Rektor IPB) dan Prof. Dr Sumitro sebagai mentri perdagangan dan banyak tokoh intelektual lainnya. Membuat wajah pemerintah terlihat semakin serius dalam memperbaiki negri, dan bantuan-bantuan berupa kredit dari luar negripun lancar berdatangan, rezim berseri. Tapi alasan lain dari berserinya rezim adalah karena kaum intelektual bukan lagi lawan sebagai mana yang telah berlalu.

Air Keruh di Kolam Intelektual

 Bergabungnya kaum intelektual di pemerintahan menimbulkan kontroversial, dan teori-teripun diutarakan. Teori pertama menyatakan bahwa perlunya kerja sama antara kaum intelektual dan tentara, kombinasi dengan tentara sebagai kekuatan fisik dan kaum intelektual sebagai kekuatan ilmiah. Disadari bahwa peran universitas di Indonesia tidak hanya sebagai lembaga pendidik dan ilmiah saja, tapi juga sebagai penggagas ide-ide perubahan. Ide-ide itu harus direalisasikan, dibawa pada ranah masyarakat agar perubahan benar-benar terjadi, dan pada masa itu yang dapat terjun ke masyarakat adalah tentara (AD) karena tentaralah yang banyak bersama rakyat pada masa pemerintahan orde lama.

  Teori berikutnya menyatakan bahwa perubahan sosial akibat modernisasi menimbulkan masalah yang sangat komplek, dan diperlukan ahli-ahli yang terlatih dalam menanganinya. Dalam keadaan seperti ini peranan kaum intelektual sangat dibutuhkan, sebagai konseptor dan para tentara sebagai eksekutor. Dengan begitu kaum intelektual memilki posisi dan misi tersendiri dalam kerjasa dengan tentara. Sebuah pemikiran kritis diutarakan, bahwa tentara (AD) memakai kaum itelektual karena memang keadaan mengharuskan. Bagai mana bila ternyata masalah ekonomi telah selesai diatasi kemudian kaum-kaum intelektual mulai didegradasi, apakah nantinya masih punya bargaining position? Dan apakah ada jaminan bahwa setelah kaum intelektual didegradasi rezim tidak bertindak diktator sebaimana yang telah berlalu?.

    Ini hanyalah sedikit tulisan tentang era transisi (1966 – 1967), tentang bagaimana kelanjutan dari kaum intelektual dan pemerintah orde baru, era reformasi mungkin bisa menjadi sedikit jawaban karena menjadi ending dari hubungan mereka. 

Refrensi:

stanly & Santoso, Aries. 2005. Soe Hok Gie: Zaman Peralihan. Jakarta: Gagas Media.